Software Hitung PPh21 Karyawan Mudah & Murah

Selasa, 01 Agustus 2017

Software aplikasi hitung PPh21 Karyawan Mudah dan Ekonomis - Promo Agustus 2017

Jual Software hitung PPh21 Karyawan Murah. Hub.0818-0868-7575 (Kurniawan). Support ESPT / PTKP terbaru. Pusing menghitung PPH21 karyawan? Belum lagi memasukkan data ke E-SPT yang menjadi persyaratan semua perusahaan.

SPRS PPH21 adalah software original yang berbasis Microsoft Excel (TM) yang sederhana dan mudah digunakan.
Jika Anda bisa melakukan fungsi-fungsi dasar di Excel (open, save, copy, dan paste), Anda telah siap menghitung PPH pasal 21 karyawan Anda.
SPRS PPH21 memiliki fitur-fitur:
-sederhana dan mudah digunakan
-support ms.Excel 2003 atau lebih baru
-bahasa Indonesia
-support 2000 karyawan
-support E-SPT dan PTKP terbaru
-perhitungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JKK,JKM,JHT, & JP)
-perhitungan Gross dan Gross-up
-perhitungan pajak bagi orang Asing
-langsung menghasilkan data instant csv untuk diimport ke E-SPT

-software tidak memerlukan instalasi, dapat dibawa di USB flashdisk (size terkompresi 3 MB)
-tersedia Panduan Penggunaan (user manual)

BONUS: Cetak Slip Gaji dan form 1721A1 terintegrasi

Promo Agt 2017

Harga Rp.499,000

Hubungi:
Kurniawan
Telp/SMS: 0852-1213-4737
WA: 0818-0868-7575
Email: sprs.production@gmail.com
YM: sprs.production1
Atau bisa mengisi form kontak di samping kanan halaman ini.

Tata Cara Pemesanan >>
Tutorial SPRS PPH21 >>
Tutorial Youtube SPRS PPH21 >>

Sabtu, 01 Juli 2017

Software aplikasi hitung PPh21 Karyawan Mudah dan Ekonomis - Promo Juli 2017

-software tidak memerlukan instalasi, dapat dibawa di USB flashdisk (size terkompresi 3 MB)
-tersedia Panduan Penggunaan (user manual)

BONUS: Cetak Slip Gaji dan form 1721A1 terintegrasi

Promo Jul 2017

Harga Rp.499,000

Kamis, 01 Juni 2017

Software aplikasi hitung PPh21 Karyawan Mudah dan Ekonomis - Promo Juni 2017

-software tidak memerlukan instalasi, dapat dibawa di USB flashdisk (size terkompresi 3 MB)
-tersedia Panduan Penggunaan (user manual)

BONUS: Cetak Slip Gaji dan form 1721A1 terintegrasi

Promo Jun 2017

Harga Rp.499,000

Senin, 01 Mei 2017

Software aplikasi hitung PPh21 Karyawan Mudah dan Ekonomis - Promo Mei 2017

-software tidak memerlukan instalasi, dapat dibawa di USB flashdisk (size terkompresi 3 MB)
-tersedia Panduan Penggunaan (user manual)

BONUS: Cetak Slip Gaji dan form 1721A1 terintegrasi

Promo Mei 2017

Harga Rp.499,000

Rabu, 26 April 2017

Perusahaan Tak Daftarkan Karyawan BPJS, Kejaksaan Siap Menghukum

Jual Software hitung PPh21 Karyawan Murah. Hub.0818-0868-7575 (Kurniawan). Support ESPT / PTKP terbaru.
-------------------------------------------------------------------------

JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menggandeng Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk kerjasama mengatasi ketidakpatuhan badan usaha dan pemerintah daerah yang tidak mendaftarkan sumber daya manusianya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

"Nota kesepahaman ini menjadi landasan kerjasama BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi DKI yang diharapkan dapat menangani permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik di dalam dan luar pengadilan terkait JKN-KIS," kata Direktur Hukum, Komunikasi, dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi usai menandatangani nota kesepahaman dengan Kejaksaan Tinggi DKI, Rabu (26/4/2017).

Bayu menjelaskan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanahkan agar seluruh badan usaha harus mendaftarkan karyawannya dalam program JKN paling lambat 1 Januari 2015, namun hingga akhir April 2017 masih banyak badan usaha serta pemerintah daerah yang belum melaksanakannya. "Kan 1 Januari 2015 harusnya sudah harus diterapkan. Sekarang kan sudah dua tahun lebih, berarti dalam hal sosialisasi dianggap sudah cukup waktu, dan kapan lagi kita menerapkan kepatuhan disiplin terhadap peraturan yang ada," kata Bayu.

Dia menjelaskan, BPJS hanya melaporkan kepada KejaksaanTinggi DKI tentang badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagaimana diatur dalam undang-undang. "Kita ingin menerapkan law enforcement, ditegakannya hukum yang ada. Itu nanti ranah dari kejaksaan untuk tindak lanjuti, kita hanya melaporkan masalahnya. Hukum ditegakkan oleh aparat kompeten apakah itu tuntutan dan lainnya lebih lanjut," kata dia.

Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Daru Tri Sadono memaparkan bahwa pihak kejaksaan akan menindak permasalahan hukum keperdataan."Kami dalam koridor keperdataan, bukan pidana. Penegakan hukum yang hendak kita capai dalam konteks bagaimana kita memberikan bantuan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan, menambah jumlah peserta dalam arti peserta individual ataupun badan usaha," kata Daru.

Tahapan yang akan dilakukan kejaksaan dimulai dengan pendekatan semacam mediasi untuk meminta kepada badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya menjadi peserta program JKN."Kemudian tahapan berikutnya, jika dipandang perlu BPJS akan memberikan surat kuasa khusus kepada kami sebagai pengacara negara akan melakukan pendekatan pada pihak pemberi kerja atau badan usaha termasuk pemerintah daerah apabila di lingkungan mereka ada yang belum mendaftarkan," kata Daru.

Kerjasama ini juga dilakukan oleh seluruh Kejaksaan Negeri yang ada di Jakarta dengan cabang BPJS Kesehatan yang ada di seluruh wilayah Kota Administratif Jakarta.Ke depannya, kerjasama akan dilanjutkan di seluruh provinsi hingga tingkat kabupaten/kota di Indonesia.(dni)

Sumber:
http://m.okezone.com/read/2017/04/26/320/1676743/perusahaan-tak-daftarkan-karyawan-bpjs-kejaksaan-siap-menghukum

Sabtu, 01 April 2017

Software aplikasi hitung PPh21 Karyawan Mudah dan Ekonomis - Promo April 2017

Jual Software hitung PPh21 Karyawan Murah. Hub.0818-0868-7575 (Kurniawan). Support ESPT / PTKP terbaru. Pusing menghitung PPH21 karyawan? Belum lagi memasukkan data ke E-SPT yang menjadi persyaratan semua perusahaan.

SPRS PPH21 adalah software original yang berbasis Microsoft Excel (TM) yang sederhana dan mudah digunakan.
Jika Anda bisa melakukan fungsi-fungsi dasar di Excel (open, save, copy, dan paste), Anda telah siap menghitung PPH pasal 21 karyawan Anda.
SPRS PPH21 memiliki fitur-fitur:
-sederhana dan mudah digunakan
-support ms.Excel 2003 atau lebih baru
-bahasa Indonesia
-support 2000 karyawan
-support E-SPT dan PTKP terbaru
-perhitungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan (JKK,JKM,JHT, & JP)
-perhitungan Gross-up
-perhitungan pajak bagi orang Asing
-langsung menghasilkan data instant csv untuk diimport ke E-SPT

-software tidak memerlukan instalasi, dapat dibawa di USB flashdisk (size terkompresi 3 MB)
-tersedia Panduan Penggunaan (user manual)

BONUS: Cetak Slip Gaji dan form 1721A1 terintegrasi

Promo April 2017

Harga: ~~Rp300,000~~

Rp129,000,- saja. (hemat 57%)

Hubungi:
Kurniawan
Telp/SMS: 0852-1213-4737
WA: 0818-0868-7575
Email: sprs.production@gmail.com
YM: sprs.production1
Atau bisa mengisi form kontak di samping kanan halaman ini.

Tata Cara Pemesanan >>
Tutorial SPRS PPH21 >>
Tutorial Youtube SPRS PPH21 >>

Rabu, 29 Maret 2017

Masa Lapor SPT Pribadi Diperpanjang Sampai 21 April

Jual Software hitung PPh21 Karyawan Murah. Hub.0818-0868-7575 (Kurniawan). Support ESPT / PTKP terbaru.
-------------------------------------------------------------------------

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan memperpanjang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Tahun 2016 hingga 21 April 2017. Dengan perpanjangan tersebut, WP dibebaskan dari sanksi atau denda Rp 100 ribu.
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2016 dari sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2017 diperpanjang sampai dengan 21 April 2017.
"Batas waktu penyampaian SPT Tahunan WP OP diperpanjang sampai 21 April 2017 untuk semua metode penyampaian SPT," kata dia saat Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Suryo menjelaskan, metode penyampaian SPT yang dilonggarkan atau diperpanjang batas waktunya, yakni secara manual, melalui pos atau jasa pengiriman, serta melalui saluran tertentu, seperti e-filing, e-form, e-spt, ASP, dan lainnya.
Lebih jauh dikatakan dia, dengan perpanjangan waktu tersebut, pelaporan SPT sampai dengan 21 April 2017 dibebaskan dari sanksi sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam pasal tersebut, denda administrasi bagi keterlambatan penyampaian SPT bagi WP OP sebesar Rp 100 ribu per SPT.

"Perpanjangan batas waktu dikecualikan sanksi sesuai Pasal 7 UU KUP," tegas Suryo.
Namun diperpanjang, diakuinya, batas waktu pembayaran kurang bayar pajak dalam SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2016 tetap disetorkan hingga 31 Maret ini.

"Jadi hak negara memperoleh penerimaan negara tetap tidak mundur karena di UU KUP, batas akhir 31 Maret 2017," Suryo menjelaskan.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP hingga 21 April 2017 akan dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak.

"Perdirjennya akan ditandatangani hari ini atau besok. Jadi kita minta jangan menunggu di akhir-akhir walaupun waktunya diperpanjang. Jangan menumpuk di akhir, karena memasukkan SPT bisa sekarang ini," tandas dia.

Sumber: Liputan 6
http://bisnis.liputan6.com/read/2902735/masa-lapor-spt-pribadi-diperpanjang-sampai-21-april